Ketua BPK RI ANWAR NASUTION dalam sambutannya pada Sidang Paripurna DPD RI Jakarta, Kamis (22/11) mengatakan, selain masalah SPI kelemahan lain yang sering terjadi di tingkat daerah adalah adanya pertanggung-jawaban keuangan yang tidak disertai bukti-bukti pengeluaran yang lengkap, benar dan sah.

Menurut Anwar, penyebab kelemahan pada SPI pertama, sistem akutansi instansi pemerintah masih perlu perbaikan, kedua, perlu sinkronisasi sistem komputer instansi pemerintah agar terintegrasi satu sama lain, ketiga, masih tersebarnya penyimpanan uang nagara di berbagai rekening yang tidak terkonsolidasi, keempat, perlunya inventarisasi asset utang dan piutang.
            Kelima, perlu menyediakan tenaga administrasi pembukuan yang andal pada semua unit kerja pemerintahan, keenam, buruknya sistem akutansi pembukuan BP Migas dan tidak rasionalnya ongkos produksi penambangan minyak dalam perhitungan cost recovery dan ketujuh, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas penerimaan negara baik dari sumber pajak maupun biaya perkara yang dipungut oleh Mahkamah Agung (MA). (T.wd/id/c/Rn)