PRESIDEN: MARI KITA PERANG TERHADAP MARK UP
Jakarta, 15/1/2009 (Kominfo-Broadcast) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan perang terhadap budaya markup (penggelembungan) yang kerap terjadi di insatansi pemerintahan saat melakukan proyek pengadaan barang dan jasa.
“Mari lakukan perang terhadap budaya mark-up. Ini penyakit realistis,” kata Presiden Yudhoyono saat membuka musyawarah Ikatan Konsultan Nasional Indonesia (Inkindo) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/1).
Menurut presiden, dalam prakteknya pengadaan barang dan jasa merupakan sumber korupsi dan sumber kolusi yang harus diawasi secara sungguh-sungguh agar anggaran Negara yang digunakan tidak bocor.
Kepala negara juga minta agar bisnis keluarga pejabat diawasi sungguh-sungguh, terutama jika terkait dengan APBN atau APBD.
Presiden menilai, sumber korupsi dan kolusi yang belum bisa dikikis adalah dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sejauh ini anggaran untuk belanja pegawai bisa diawasi dan dicegah kemungkinan korupsi dan kolusinya.
Di negara ini tidak ada yang kebal. Untuk itu, lembaga audit dan pengawas diperintahkan Presiden untuk melihat dari dekat masalah pengadaan barang dan jasa, agar anggaran yang digunakan dapat di pertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya.(T.Ys/toeb/Rn/id) |
